MANADO, KOMPAS.COM - Presiden Joko Widodo telah melantik sembilan orang sebagai Dewan Pengarah dan seorang sebagai Eksekutif Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (7/6/2017) silam. 

Kehadiran UKP-PIP menuai respon positif dari Wakil Ketua MPR RI, Evert Ernest Mangindaan. Ia menilai sembilan anggota Dewan Pengarah UKP-PIP diyakini mampu bekerja dengan baik dalam memperkuat Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia.

"Saya kira susunan keanggotaan dewan pengarahnya sudah bagus. Tentunya ini jadi langkah awal baru kita bersama. Kita lihat nanti ke depan, mudah-mudahan unit kerja Presiden ini bisa bekerja sesuai harapan semua," ujar Mangindaan saat ditemui usai memberikan sosialisasi empat pilar MPR RI di Gedung Walikota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (8/6/2017).

Menurut Evert, kehadiran UKP-PIP menjadi urgensi tersendiri untuk menghadapi berbagai persoalan yang mengancam jati diri bangsa Indonesia. Beberapa persoalan tersebut, di antaranya radikalisme, aksi intoleran dan persekusi, konflik SARA, hingga penyebaran ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila. 

"Kami, MPR juga melakukan sosialisasi dengan keliling ke berbagai wilayah Indonesia, dan tentunya kami akan tetap jalin komunikasi dengan tim kerjanya Presiden," ungkapnya. 

Pemerintah juga dituntut untuk menggandeng para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh keagamaan dalam merawat nilai-nilai Pancasila. Politisi Partai Demokrat itu menilai peranan pemimpin informal mampu menjangkau masyarakat secara efektif. 

"Kami juga berusaha mengajak setiap kementerian untuk ikut berpartisipasi. Nah, kementerian-kementerian minta tolong ke kami membuat semacam satu gerakan

bersama untuk menyelesaikan maupun melawan berbagai persoalan yang mengancam Pancasila, kebhinekaan bangsa, dan keutuhan negeri kita," katanya.

UKP-PIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Unit kerja ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kesembilan Dewan Pengarah UKP-PIP terdiri dari para tokoh nasional seperti, Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Agil Seeradj, Ma'ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya. Sementara itu, Yudi Latif dilantik menjadi eksekutif yang melaksanakan arahan dari anggota dewan.